LAPORAN PJ WALI KOTA TASIKMALAYA TW. II

Mehr dazu

MULTIMEDIA

von Ahmad Fathih

7 NILAI DALAM TAMADUN CINA

von Meriell Gayongala

TEMPAT KONSELOR BEKERJA

von Ariani Saputri

Mama Hebat

von Tamara Sela Amila

LAPORAN PJ WALI KOTA TASIKMALAYA TW. II

ASPEK PEMBANGUNAN

PENANGANAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka

6,62

2021

7,66

DATA PENCARI KERJA

2023

553

2022

4.652

A. Langkah konkrit dalam penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama periode pelaporan

Optimalisasi peran dan fungsi BKK.

Pelayanan konsultasi ketenagakerjaan;

Pengembangan padat karya infrastruktur dan padat karya produktif;

Pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan wirausaha baru;

Kajian pembentukan Balai Latihan Kerja dan Layanan Terpadu Satu Atap PMI;

Peningkatan kesempatan kerja ke luar negeri;

Tenaga Fungsional pengantar Kerja dan kerja sama dengan Forum HRD;

Peningkatan Perluasan lapangan kerja ke perusahaan melalui

Job fair Mini dan Job Fair;

Bursa kerja secara online (SIAPkerja, TAMAS;

Pelayanan AK.1 15 menit melalui teknologi informasi;

REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH

B. Adanya peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya berdasarkan

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal

A. Langkah konkrit terhadap kemudahan, kecepatan dalam perizinan berusaha

5. Adanya program 1.000 NIB (Nomor Induk Berusaha) kepada pelaku usaha mikro.

4. Sosialisasi kepada petugas pelayanan di seluruh Kelurahan terkait aplikasi Online Single Submission (OSS) dan pemahaman perizinan seperti pemilihan KBLI dan proses perizinan.

3. Tahun 2023 penambahan pelayanan non perizinan pada aplikasi SIPENTAS

2. Tahun 2022 pengembangan aplikasi Sistem Informasi Perizinan Kota Tasikmalaya (SIPENTAS)

1. Adanya Mal Pelayanan Publik (MPP)

PENGELOLAAN APBD

C. Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa (minimal 40%)

2. Nilai realisasi komitmen P3DN

65,43%

58.57 %

1. Nilai komitmen P3DN

Instruksi Wali Kota Tasikmalaya Nomor 006 Tahun 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemkot Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023

Surat Nomor 027/1933/BPBJ Tanggal 2 Desember 2022 Tentang Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa

B. Penyerapan Belanja Daerah yang cepat, baik dan tetap sasaran

TAHUN 2023

PERIODE

TRIWULAN I

Rp. 228.773.189.553

13,07%

TAHUN 2022

PERIODE

TRIWULAN IV

Rp. 1.912.313.365.226,68

95,45%

TRIWULAN III

Rp. 1.088.120.215.366

54,31%

TRIWULAN II

Rp 540.779.151.076

26,99%

TRIWULAN I

REALISASI

Rp. 184.899.493.869

9,23%

Kegiatan Peningkatan PAD

Verifikasi Data Potensi Pajak Daerah

Melakukan Analisis Ability To Pay (ATP) Dan Willingness To Pay (WTP)

Optimalisasi Pajak Daerah Melalui Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Daerah

Menyusun Dan Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Harmonisasi Regulasi

A. Kegiatan Peningkatan PAD

Lain-lain PAD yang sah

Rp. 3.973.334.913

2,79%

Rp. 142.480.788.000

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (kontribusi BUMD pada APBD):

Jumlah BUMD yang tidak sehat

Tidak ada BUMD yang tidak sehat di Kota Tasikmalaya

Jumlah BUMD yang sehat

1 BUMD

PT. BPRS AL MADINAH TASIKMALAYA

Retribusi Daerah

Realisasi

Rp. 3.999.686.760

22,88%

target

RP. 17.482.117.000

Pajak Daerah

Realisasi s.d. Bulan Ini

46.315.565.610

29,56%

Target

Rp. 156.708.275.900

MENERAPKAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BAIK

D. Kebijakan pencegahan korupsi

Perjanjian Kerjasama Antara Pemkot Tasikmalaya dengan Kejaksanaan Negeri dan Kapolres Tasikmalaya Kota tentang Koordinasi Aparat Pengawas InternalPemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tasikmalaya

Transparasi Publik (https://ppid.tasikmalayakota.go.id)

Sistem Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kota Tasikmalaya

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Ahli

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 59Tahun 2020 tentang Pedoman Audit Investigatif

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

C. Rasio penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal

Tindak Lanjut BPK RI Tahun 2005 -2022

Jumlah Rekomendasi 909

Tidak dapat ditindaklanjuti

5

0,55 %

Belum Ditindaklanjuti

26

2,86%

Belum sesuai dalam proses tindak lanjut

125

13,75%

Tindak lanjut Sesuai Rekomendasi

753

82,84%

Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP Itda Prov Jabar Tahun 2011 -2021

Jumlah Rekomendasi 347

Belum ditindaklanjuti

2

0,58%

Dalam Proses Rekomendasi

18

5,19%

Sesuai Tindak Lanjut Rekomendasi

327

94,24%

Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP Itda Kota Tasikmalaya Tahun 2015 -2022

Jumlah rekomendasi 1.791

Beum ditindaklanjuti

349

19,50%

Belum Selesai

131

7,31%

Sesuai Tindak lanjut rekomendasi

1.311

73,19%

Jumlah temuan 1.459

B. Capaian nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP)

NILAI 82,17

NILAI 58

NILAI 60

A. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP

TAHUN 2022

70,73

TAHUN 2021

71,63

TAHUN 2020

BB

70,84

KETETAPAN WAKTU PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN RANCANGAN PERDA TENTANG APBD, RANCANGAN PERDA TENTANG PERUBAHAN APBD, DAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KEPADA DPRD UNTUK DIBAHAS BERSAMA

D. Ketepatan waktu penandatanganan kesepakatan bersama rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda.

Penandatanganan kesepakatan bersama rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda

(Tepat Waktu)

28 Nopember 2022

C. Ketepatan waktu penyampaian rancangan Perda tentang APBD termasuk proporsi alokasi anggaran

Proporsi alokasi anggaran

belanja tidak terduga Rp. 20.457.550.000

1,24% dari APBD

belanja modal Rp. 116.029.970.493,0

7,05% dari APBD

belanja operasi Rp. 1.508.809.118.363,-

91,70 % dari APBD

APBD TA 2023 Rp. 1.645.296.638.856

Penyampaian rancangan Perda APBD TA 2023 kepada DPRD

1 September 2022

B. Ketepatan waktu penandatanganan kesepakatan bersama rancangan KUA PPAS dengan DPRD

penandatanganan kesepakatan bersama rancangan KUA PPAS dengan DPRD

(Tepat Waktu)

28 November 2022

A. Ketepatan waktu penyampaian rancangan KUA PPAS

Penyampaian KUA-PPAS Tahun 2023 kepada DPRD

(Tepat Waktu)

8 Juli 2022

PENGHARGAAN SELAMA PERIODE PENJABAT WALI KOTA TASIKMALAYA

PENGHARGAAN TAHUN 2023

Penghargaan Top Pembina BUMD 2023, atas peran dan kontribusinya dalam membina dan mendukung BUMD PT BPRS Al Madinah sebagai pemenang TOP BUMD Award 2023# BPRS Bintang 4

Opini Wajar Tanpa Pengecualiaan dari BPK RI yang ke-7 kali berturut-turut ( 5 Mei 2023);

Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) terbaik ke-III Kategori Kota Tahun 2023 dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat ( 21 Maret 2023);

Penghargaan APBD Awards Tahun 2023 peringkat-IV Realisasi Belanja Daerah Tertinggi Kategori Kota dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ( 16 Maret 2023);

Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award Tahun 2023 dari Wakil Presiden Republik Indonesia ( 14 Maret 2023);

PENGHARGAAN TAHUN 2022

Terbaik ke-3 Apresiasi Jawara Ekonomi Digital (AJEG) pada kegiatan West Java Annual Meeting (W-JAM) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat ( 19 Desember 2022)

Penghargaan Anugerah Meritokrasi KASN Tahun 2022 kategori baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia ( 8 Desember 2022) ;

Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sebagai Kota Informatif Jawa Barat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat ( 8 Desember 2022);

Penghargaan Kota Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM untuk ke-9 kalinya secara berturut-turut ( 5 Desember 2022);

ASPEK KEMASYARAKATAN

KEBIJAKAN MITIGASI DAN PENANGGULANGAN BENCANA (ANTARA LAIN PENANGANAN PMK, LONGSOR, BANJIR, DAN KEBAKARAN)

B. Langkah konkrit dalam pelaksanaan mitigasi dan penanggulangan bencana

PENYULUHAN SOSIALISASI PENCEGAHAN KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN API DINI

GLADI / SIMULASI PENANGANAN BENCANA GEMPA BUMI DAN KEBAKARAN;

SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) MITIGASI BENCANA;

APEL KESIAPSIAGAAN;

A. Adanya kebijakan pemerintah daerah terkait mitigasi dan penanggulangan bencana

SK Wali Kota Tasikmalaya Nomor 360/Kep.7347-BPBD/2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Kota Tasikmalaya

SK Wali Kota Tasikmalaya Nomor 360/Kep.57-BPBD/2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Hidrometeorologi di Kota Tasikmalaya

Perda Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana

RASIO TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PENGADUAN

12 Ditindaklanjuti

12 Laporan

PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI MELALUI PENYERAPAN ASPIRASI DAN MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Penerimaan Audiensi dari Masyarakat

Musrenbang RKPD

PEMBINAAN PENJABAT BUPATI/WALI KOTA DALAM MEMELIHARA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Kegiatan Operasi Sweeping/Razia Penyakit Masyarakat (Pekat), Prostitusi dan Peredaran Miras di Wilayah Kota Tasikmalaya pada 16,18,25 Februari, 04,08,21 Maret dan 01,07,08,12 April 2023.

Tes Urine intern Satpol PP oleh Badan Nasional Narkotika pada 9 Mei 2023.

Pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas pada 13 Maret 2023

Penyegelan Tempat Pelanggaran Perda/Perkada di Kota Tasikmalaya Tahun 2023 pada 17 Maret 2023

Kegiatan Pemusnahan Barang Sitaan Minuman Beralkohol pada 16 Maret 2023.