Masa Awal Kemerdekaan

Pembentukan BPUPKI

dibentuk : 1 Maret 1945

diresmikan : 28 Mei 1945

62 orang

ketua : dr Radjiman Wedyodiningrat

sidang 1 : 29 Mei - 1 Juni 1945

sidang 2 : 10-16 Juli 1945

sidang Panitia Kecil : 22 Juni 1945

di gedung Jawa Hokokai, 38 orang

melahirkan Piagam Jakarta oleh Muh.Yamin

dibubarkan : 7 Agustus 1945

Pembentukan PPKI

dibentuk : 9 Agustus 1945

21 orang

ketua : Ir Soekarno Hatta
wakil : Drs. Moh, Hatta

Peristiwa Rengasdengklok

15 Agustus 1945, Jepang menyerah

Sjahrir mendengar melalui radio bahwa Jepang
telah kalah dan menyerah kepada Sekutu

Generasi muda mendesak Soekarno-Hatta segera
mem proklamasi kan kemerdekaan Indonesia

16 Agustus 1945, Soekarno Hatta diculik oleh pemuda
dan dibawa ke Rengasdengklok

Proklamasi Kemerdekaan

Soekarno, Hatta dan Achmad Soebardjo merumuskan
merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda

Teks Proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta dan naskahnya diketik oleh Sayuti Melik

Teks Proklamasi dibacakan oleh Soekarno pada Jumat pukul 10:00 WIB di Jl Pegangsaan Timur No 56 Jakarta

Pembentukan Negara dan Pemerintahan

Pembentukan Alat Kelengkapan Negara

Sidang PPKI 1
18 / 8 / 1945

Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945
menjadi UUD NKRI

Ir Soekarno dan Drs, Moh Hatta
menjadi Presiden dan Wapres

Membentuk sebuah badan komite nasional
sebagai badan pembantu presiden

Sidang PPKI 2
19 / 8 / 1945

Menetapkan 12 kementrian

Membagi wilayah RI dalam 8 provinsi

Membentuk Komite Nasional (daerah)

Sidang PPKI 3
22 / 8 / 1945

Membentuk KNIP yang berpusat di Jakarta

Menetapkan PNI sbg satu2nya parpol di Indonesia

Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)

Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat

KNIP bertugas membantu presiden dalam menyelenggarakan
roda pemerintahan sebelum MPR terbentuk

Sidang KNIP 16/10/45

Pembentukan Badan Pekerja KNIP
berjumlah 15 anggota pengurus

Mengusulkan supaya KNIP diberi hak
kekuasaan legislatif selama MPR belum ada

Pembentukan Kabinet RI

19 Agustus 1945 dibentuk 12 kementrian

Kabinet Presidensial, kabinet RI pertama berisi
12 departemen dan 4 Menteri Negara

Pembentukan Provinsi

19 Agustus 1945 wilayah RI dibagi atas 8 provinsi

8 Provinsi pertama Republik Indonesia :
Sumatra, JaBar, JaTeng, JaTim, Sunda Kecil,
Maluku, Sulawesi, Kalimantan

Pembentukan BKR, Laskar Perjuangan dan TNI

23 Agustus 1945, dibentuk BKR

5 Oktober 1945, dibentuk TKR

TKR merupakan cikal bakal dari TNI

Berdirinya Bank Negara Indonesia

5 Juli 1946, lewat Perppu No 2 Thn 1946,
Bank Negara Indonesia (BNI) didirikan

17 Agustus 1946, BNI diresmikan di Yogyakarta

1 Oktober 1946, lewat UU No 17 Thn 1946,
ORI (Oeang Republik Indonesia) dikeluarkan

Perkembangan Sistem Kepartaian

Maklumat Pemerintah RI No 3 tgl 3 Nov 1945
memperbolehkan pembentukan parpol sebagai
wadah penyaluran aspirasi Rakyat Indonesia

Partai di Indonesia terus bertambah, dan menimbulkan
pertentangan berbagai elit politik untuk merebut kekuasaan.

Maka dari itu, KNIP mengusulkan agar menteri di kabinet
bertannggung jawab pada KNIP (Parlemen). Pemerintah setuju dan dibentuklah Kabinet Parlementer pada 14 Nov 1945, di-
pimpin oleh Sutan Sjahrir

Pembentukan Kabinet Parlementer merupakan penyimpangan
dari UUD 1945, dan pada pelaksanaanya sering terjadi konflik
karena kabinet dan parlemen sering bersaing dn bertentangan

Perjuangan Bersenjata dan Diplomasi

Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya

ditandai dengan kedatangan Sekutu
pada 25 September 1945

10 November, kota Surabaya digempur
habis-habisan oleh Sekutu

Peristiwa Bandung Lautan Api

24 Maret 1945, pejuang Bandung membakar seluruh
Bandung Selatan agar tidak dipergunakan oleh Sekutu

Peristiwa Medan Area

10 Desember 1945, Sekutu berperang melawan
pejuang Medan di konsentrasi TKR Trepes

Peristiwa Palagan Ambarawa

12 Desember 1945, pemuda dan TKR Semarang
berperang melawan Sekutu di Ambarawa

Puputan Maragana

18 November 1946, dibawah komando Ngurah Rai,
rakyat Bali bertempur melawan Belanda

Pertemuan Jakarta

mengusulkan Indonesia menjadi
commonwealth Belanda

Gagal

Konferensi Malino

Belanda mengadu domba pemimpin daerah
di luar Jawa dan pemerintah RI di Jawa

Perundingan Jakarta

Gencatan senjata antar RI-Belanda

Perundingan Linggarjati

Belanda mengakui Pulau Jawa, Madura
dan Sumatera adalah wilayah RI

Wacana pembentukan RIS, dan RIS akan
menjadi commonwealth Belanda

Gagal

Agresi Militer Belanda 1

21 Juli 1947

Masalah Indonesia dimasukan dalam
sidang Dewan Keamanan (DK) PBB

Perundingan Renville

17 Januari 1948

RIS akan dibentuk

Timbul pro dan kontra dari pihak RI
sehingga pengambilan keputusan tidak
berjalan dengan mulus

Agresi Militer Belanda 2

19 Desember 1948

Belanda berhasil merebut Yogyakarta, ibukota
RI dan mengasingkan para pemimpin RI

Agresi Militer Belanda 2 menimbulkan kecaman
dari dunia internasional, terutama PBB

Reaksi Internasional terhadap
Agresi Militer Belanda 2

Diadakan Konferensi yang membahas
RI-Belanda di New Delhi, India

Belanda harus mengembalikan ibukota RI
serta menarik pasukannya dari wilayah RI

Perundingan ini sangat menguntungkan RI,
dan akhirnya Belanda terpaksa tunduk

Perundingan Roem Royem

7 Mei 1949

RI dan Belanda sepakat menghentikan
serangan bersenjata

Belanda mengembalikan Yogyakarta
ke tangan pemerintah RI

Belanda mengakui RI menjadi bagian
dari Republik Indonesia Serikat

Kedua belah pihak sepakat akan turut
serta dalam KMB di Den Haag

Konferensi Inter Indonesia

31 Juli - 2 Agustus 1949

membahas tentang kelengkapan negara RIS

Konferensi Meja Bundar

23 Agustus 1949 di Den Haag

Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia
secara penuh kepada RIS

RIS dan Kerajaan Belanda terikat dalam
Uni Indonesia-Belanda

Terbentuknya Negara RIS

27 Desember 1949

RIS beribukota di Jakarta

Soekarno sbg Presiden
Moh Hatta = PM RIS