Perpres 54/2010
Jabatan Fungsional
Peraturan Kepala
No 2 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kelas Jabatan Bagi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
No 7 Tahun 2016 Tentang Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
No 16 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Pengangkatan Dari Jabatan Lain
No 12 Tahun 2015 Tentang Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
No 7 Tahun 2014 Tentang Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
No 5 Tahun 2014 Tentang Uraian Jabatan Fungsional Umum (Non Struktural) Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
No 15 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Penyesuaian (Inpassing)
No 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Surat Edaran
No 8 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
No 27/KA/2 Tahun 2015 Perihal Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
No 01/KA/1 Tahun 2014 Perihal Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
No 50/KA/6 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
KPBU
Peraturan Kepala
No 8 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Perka LKPP No 22 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Untuk Pasar Tradisional
No 19 Tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
No 22 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Untuk Pasar Tradisional
Katalog
Peraturan Kepala
No 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing Kendaraan Pemerintah di Lingkungan K/L/D/I
No 14 Tahun 2015 Tentang e-Purchasing
No 20 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Melalui E-Purchasing
No 10 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Melalui E-Purchasing
No 17 Tahun 2012 Tentang E-Purchasing beserta Lampirannya.
No 3 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan
No 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemrintah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Melalui e-Purchasing
No 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan K/L/D/I
No 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penetapan Acuan HPS Kendaraan Pemerintah
Surat Edaran
No 4 Tahun 2016 Tentang Pengusulan Barang/Jasa Untuk Katalog Elektronik
No 1 Tahun 2013 Tentang Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem E-Purchasing
No 3 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing
Pelatihan & Sertifikasi
Peraturan Kepala
No 5 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
No 23 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi
No 9 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi
No 8 Tahun 2010 Tentang Sertifikasi Keahlian PBJP
Surat Edaran
No 2 Tahun 2015 Tentang Perpanjangan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
No 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Keputusan Deputi
No 2 Tahun 2011 Tentang Penetapan Nilai Ambang Batas Kelulusan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar
ULP
Peraturan Kepala
No 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012
No 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan.
No 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan
Surat Edaran
No 08/KA/2 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Permohonan Informasi tentang Keberadaan ULP
PBJ Desa
Peraturan Kepala
No 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
No 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
LPSE
Peraturan Kepala
No 9 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
No 4 Tahun 2012 Tentang Uji Coba Penerapan Sertifikat Digital dan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
No 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Keputusan Deputi
No 2 Tahun 2016 Tentang LPSE Uji Coba Penerapan Sertifikat Digital dan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen
No 3 Tahun 2015 Tentang Panduan Penggunaan Aplikasi SPSE 3.5 Untuk Menjalankan E-Tendering Dan E-Purchasing Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
E-Tendering
Peraturan Kepala
No 1 Tahun 2015 Tentang E-TENDERING
No 18 Tahun 2012 Tentang E-Tendering beserta Lampirannya.
No 1 Tahun 2011 Tentang Tata Cara e-Tendering
Whistle Blowing
Peraturan Kepala
No 11 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
No 11 Tahun 2014 Tentang Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
No 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Whistleblowing System Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
No 7 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun tentang Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
No 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Orang Dalam (Whistleblower) Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Surat Edaran
No 3 Tahun 2012 Perihal Penyelenggaraan Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Keputusan Deputi
No 14 Tahun 2012 Tentang prosedur operasional standar Whistleblowing System
PA/KPA
Peraturan Kepala
No 7 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
No 1 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Juknis
Peraturan Kepala
No 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
No 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
Black List
Peraturan Kepala
No 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam
No 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
RUP
Peraturan Kepala
No 13 Tahun 2012 Tentang Pengumuman Rencana umum Pengadaan
No 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Surat Edaran
No 13 Tahun 2016 Tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2017
No 2 Tahun 2016 Tentang Pengumuman Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran
No 76/KA/10 Tahun 2014 Tentang Kewajiban Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2015 dengan Menggunakan SiRUP
Sengketa Kontrak
Peraturan Kepala
No 4 Tahun 2016 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pembayaran Prestasi
Peraturan Kepala
No 19 Tahun 2014 Tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pada Pekerjaan Konstruksi
Surat Edaran
No 2 Tahun 2013 Tentang Penjelasan lebih lanjut Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan yang Telah Terpasang Pada Pekerjaan Konstruksi.
PHLN
Surat Edaran
No 2 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dibiayai Oleh Pinjaman Dan Hibah Luar Negeri (PHLN)
SDP
Peraturan Kepala
No 21 Tahun 2015 Tentang Harmonisasi Standar Dokumen Pengadaan Untuk Pekerjaan Konstruksi Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (National Competitive Bidding/NCB) Dengan Sumber Dana Dari Bank Dunia
No 15 Tahun 2012 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
No 5 Tahun 2011 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kesatu atas Perka LKPP Nomor 6 tahun 2010 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah