PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (PPH WPOP)

Ver más

Nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

por ARI WICAKSONO

SKuP Gladwell 2.0

por Marviola Hardini

PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

por 015_wandha yunia

UU HPP-PPN PPnBM

por Bunga Prameswari Hariyono

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (PPH WPOP)

TARIF PAJAK PENGHASILAN

TARIF UMUM PASAL 17

Diatas Rp. 5 miliar dikenai tarif 35%

Diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 5 miliar dikenai tarif 30%

Diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta dikenai tarif 25%

Diatas Rp. 60 juta s.d. Rp. 250 juta dikenai tarif 15%

Sampai dengan Rp. 60 juta dikenai tarif 5%

TARIF EFEKRIF RATA-RATA HARIAN

di atas Rp450 ribu s.d. Rp2,5 juta dikenai tarif 0,5%

sampai dengan Rp450 ribu dikenai tarif 0%

TARIF EFEKTIF RATA-RATA BULANAN

TER Bulanan Katergori C

Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (K/3)

TER Bulanan Kategori B

Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (K/2)

Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (K/1)

Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (TK/3)

Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (TK/2)

TER Bulanan Kategori A

Kawin tanpa tanggungan (K/0)

Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (TK/1)

Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)

KEWAJIBAN WPOP

Kewajiban mendaftarkan NPWP

Kewajiban memberi data

Kewajiban pembayaran, pelaporan, pemungutan/pemotongan pajak

Kewajiban pemeriksaan

OBJEK

BUKAN OBJEK PAJAK

Natura

Warisan

Harta Hibah

Bantuan atau Sumbangan

Beasiswa

OBJEK YANG DIKENAKAN PAJAK

Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

Sewa dan penghasilan lain

Premi asuransi

Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

Keuntungan selisih kurs mata uang asing

Royalti

Dividen

Bunga

Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta

Laba usaha

Hadiah

imbalan atau gaji

CARA LAPOR SPT TAHUNAN ONLINE

Laporan SPT akan terekam dalam sistem DJP dan nantinya bukti laporan SPT akan dikirimkan melalui email terdaftar.

Masukkan kode verifikasi yang diterima, kemudian klik 'Kirim SPT'.

Klik 'Di Sini' untuk pengambilan kode verifikasi. Kode dapat dikirimkan ke nomor atau email terdaftar.

Setelah semua terisi, akan muncul ringkasan SPT dan pengambilan kode verifikasi.

Kemudian, lakukan langkah-langkah sesuai panduan pada e-Filing.

Isi SPT sesuai formulir bukti potong pajak yang diberikan perusahaan Anda.

Klik langkah selanjutnya.

Isi data formulir yang berisi tahun pajak (pilih 2024) dan status SPT normal.

Pilih form yang akan digunakan. Ada tiga pilihan, yaitu dengan bentuk formulir, dengan panduan, atau dengan upload SPT.

Akan muncul pertanyaan status yang harus dijawab untuk mendapatkan formulir SPT yang sesuai.

Temukan menu 'Buat SPT' di bagian atas.

Klik pilihan 'Lapor' dan pilih layanan 'e-Filing'

Klik ‘Login’.

Masukkan NIK/NPWP/NITKU, password, dan kode keamanan yang tertera.

Masuk ke situs https://djponline.pajak.go.id/account/ login.

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga Rp. 4.500.000/bulan

Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami Rp. 54.000.000/ tahun

Tambahan untuk wajib pajak yang kawin Rp. 4.500.000/ bulan

Diri wajib pajak orang pribadi Rp.54.000.000/tahun

HAK WPOP

Hak penundaan pelaporan SPT tahunan

Hak kerahasiaan

Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran

Hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali

SUBJEK

PPH WPOP LUAR NEGERI

WNI yang berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memenuhi persyaratan yang dipungut pajak

WNA yang berada di di dalam negeri kurang dari 183 hari dalam jangka waktu waktu 12 bulan

PPH WPOP DALAM NEGERI

Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia