SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

もっと見る

ILMU PENDIDIKAN AUD vanny

Rei Dika Hasibuanにより

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Sekretaris PemaBeraksiにより

Dasar HukumSistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Risnina Maharani S032022008

Risnina Maharaniにより

Sistema Eragileak Unai Martinez

Unai Martinezにより

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

UU NO 6 TAHUN 2023

Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Pasal 46D 1. Uang tunai hingga 6 bulan upah 2. Akses informasi pasar kerja 3. Pelatihan kerja

Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Pasal 46A ayat (1) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan.

Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasional

Pasal 6 ayat (1) dan (2) 1. BPJS KESEHATAN 2. BPJS KETENAGAKERJAAN

Jenis Program Jaminan Sosial

Pasal 18 1. Jaminan Kesehatan 2. Jaminan Kecelakaan Kerja 3. Jaminan Hari Tua 4. Jaminan Pensiun 5. Jaminan Kematian 6. Jaminan Kehilangan Pekerjaan

UU NO 40 TAHUN 2004

Kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional

1. Pekerja Penerima Upah (PU) 2. Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) 3. Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Asas Sistem Jaminan Sosial Nasional

Pasal 2 1. Asas Kemanusiaan 2. Asas Manfaat 3. Asas Keadilan Sosial

Jenis Program Jaminan Sosial

Pasal 18 1. Jaminan Kesehatan 2. Jaminan Kecelakaan Kerja 3. Jaminan Hari Tua 4. Jaminan Pensiun 5. Jaminan Kematian

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial.

Dasar Hukum https://jdih.bapeten.go.id/unggah/dokumen/peraturan/4-full.pdf

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.